HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BAB I

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Pengertian dan istilah

Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara.

Sejarah dari Hukum Administrasi Negara dari Negara Belanda yang disebut

Administratif recht atau Bestuursrecht yang berarti Lingkungan Kekuasaan/

Administratif diluar dari legislatif dan yudisil.

Di Perancis disebut Droit Administrative.

Di Inggris disebut Administrative Law.

Di Jerman disebut Verwaltung recht.

Di Indonesia banyak istilah untuk mata kuliah ini.

1.    E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada

cetakan pertama memakai istilah hukum tata usaha Indonesia, kemudian pada

cetakan kedua mennggunakan istilah Hukum tata usaha Negara Indonesia, dan

pada cetakan ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara

Indonesia.

2.    Wirjono Prajokodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952,

menggunakan istilah “Tata Usaha Pemerintahan”.

3.    Djuial Haesen Koesoemaatmadja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata

Usaha Negara, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara dengan

2 alasan sesuai dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

No. 14 tahun 1970.

4.    Prajudi Armosudidjo, dalam prasarannya di Musyawarah Nasional Persahi

tahun 1972 di Prapat mengunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.

5.    W.F. Prins dalam bukunya Inhiding in het Administratif recht van Indonesia,

menggunakan istilah, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.

6.    Rapat Staf Dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret

1973 di Cirebon, memutuskan sebaiknnya menggunakan istilah Hukum

Administrasi Negara dengan alasan Hukum Administrasi Negara

pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan

kemajuan Negara Republik Indonesia kedepan.

7.         Surat Keputusan Mendikbud tahun 1972, tentang Pedoman Kurikulum minimal

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, meggunakan istilah. Hukum Tata Pemerintahan                ( HTP ).

8.         Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan TAP

MPR No. II/1983 tentang GBHN memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara.

9.         Surat Keputusan Mendikbud No. 31 tahu 1983, tentang kurikulum Inti

Program Pendidikan Sarjana Hukum menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara.

Sejarah Hukum Administrasi Negara ( HAN ) atau Hukum Tata Usaha Negara

(HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan ( HTP ) di Negeri Belanda disatukan dalam Hukum Tata Negara yang disebut Staats en Administratiefrecht. Pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah Administrasi Negara dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dan Mr. Vegting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam memisahkan Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tata Negara yang

diberikan oleh Kranenburg.

Di Indonesia sebelum perang dunia kedua pada Rechtshogeschool di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staats en administratiefrecht yang diberikan oleh Mr. Logemann sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia di Jakarta Hukum Administrasi

Negara dan Hukum Tata Negara diberikan secara tersendiri. Hukum Tata Negara diberikan oleh Prof. Resink, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prins.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan Negara/masyarakat, sehingga lapangan yang kan digalinyapun sangat luas dan beranekan ragam dan campur tangfan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

2. Definisi Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat

memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu

Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah

pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara.

Namun sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

1.        Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu

gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi

maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang

telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

2.        J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah

keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan

badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak

memenuhi tugasnya.”

3.        Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat

dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan

untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas

mereka yang khusus.”

4.    De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah

himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/

bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara

warga Negara dengan pemerintah.”

5.    L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah

keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung

kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.”

6.    A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara adalah aturan-

aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

7.    J.P. Hooykaas mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah ketentuan-

ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalan

lingkungan swasta.”

8.    Sir. W. Ivor Jennings mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah

hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini

menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”

9.    Marcel Waline mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah keseluruhan

aturan-aturan yang menguasai kegiataqn-kegiatan alat-alat perlengkapan

Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan

kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan

tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat

perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang

menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/

administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban

kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya

guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.

10.    E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji

hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat

pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara :

1. Menguji hubungan hukum istimewa

2. Adanya para pejabat pemerintahan

3.  Melaksanakan tugas-tuigas istimewa.

11.  Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah

hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan

administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

12.  Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai

gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang

diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas

yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-

badan kehakiman.

Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi

Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Pemerintah adalah pengurus dari pada Negara, pengurus Negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pemerintahan.

Apa yang dijalanakan oleh pemerintah adalah tugas Negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa                                        Hukum Administarsi Negara  adalah : Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya,fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

3. Ruang Lingkup Hukum Administarsi Negara

Isi dan ruang lingkup Hukum Administarsi Negara menurut Van Vallen Hoven

dalam bukunya yang berjudul :Omtrek van het administratiefrecht, memberikan skema tentang hukum administrasi Negara didalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut :

a. Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi :

   1. Pemerintah/Bestuur

   2. Peradilan/Rechtopraak

   3. Polisi/Politie

   4. Perundang-undangan/Regeling

b. Hukum Perdata / Burgerlijk

c. Hukum Pidana/ Strafrecht

d. Hukum Administarsi Negara/ administratief recht yang meliputi :

1. Hukum Pemerintah / Bestuur recht

2. Hukum Peradilan yang mel;iputi :

a. Hukum Acara Pidana

b. Hukum Acara Perdata

c. Hukum Peradilan Administrasi Negara

3. Hukum Kepolisian

4. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht. Pendapat Van Vallen Hoven ini dikenal dengan “ Residu Theori”.

Menurut Walther Burckharlt (Swiss), bidang-bidang pokok Hukum Administrasi

Negara adalah. :

1.      Hukum Kepolisian

Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi Negara yang sifat preventif

misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria,

pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas, lalulintas

perdagangan ( Ekspor-Impor).

2.  Hukum Kelembagaan, yaitu administrasi wajib mengatur hubungan hukum

sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat missal dalam bidang

pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas ( laut, udara dan darat), Telkom,

BUMN, Pos, pemeliharaan fakir miskin, dan sebagainya.

3.  Hukum Keuangan, aturan-aturan tentang keuangan Negara, missal pajak, bea

cukai, peredaran uang, pembiayaan Negara dan sebagainya.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum Administarsi Negara

adalah :

a.       Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara.

b.   Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara.

c.    Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis.

d.   Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama mengenai

      kepegawaian Negara dan keuangan Negara.

e.   Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan wilayah yang dibagi menjadi :

1. Hukum Administrasi Kepegawaian

2. Hukum Administrasi Keuangan

3. HukumAdministrasi Materiil

4. Hukum Administrasi Perusahaan Negara

f.   Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

Kusumadi Pudjosewojo, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan

HukumTata Usaha Negara atau Hukum Adminsitrasi Negara, yang diambil dari Undang-undang Dasar Sementara adalah sebagai berikut :

a.  Hukum Tata Pemerintahan

b. Hukum Tata Keuangan

c. Hukum Hubungan Luar Negeri

d. Hukum Pertahan Negara dan Keamanan Umum

Golongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu :

1. Kranenburg

2. Vegting

3. Prins

Golongan ini berpendapata bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan

Hukum Tata Negara fokusnya adalah hukum rangka dasar dari Negara, sedangkan

Hukum Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari hukum tata Negara.

1. Kranenburg :

    Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum

    Administrasi Negara, perbedaannya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka

    tercapainya suatu kemanfaatan saja.

@ Hukum Tata Negara adalah hokum mengenai struktur umum daripada suatu pemer     itahan Negara.

@ Sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan yang

bersifat khusus.

.2 Mr. Prins

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara.

Hukum Administrasi Negara menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis

yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

4. Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum lainnya.

Dalam sistematika Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara termasukm dalam

hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum Tata Negara.

Dilihat dari sejarahnya sebelum abad 19 Hukum Administrasi Negara menyatu

dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum Administrasi

Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri.

Pada pertengahan abad 20 Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat

sebagai akibat tuntutan timbulnya Negara hukum modern ( welfarestate ) yang

mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat

dalam teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi seluruh materi hukum

itu secara terperinci sebagai berikut :

Materi Hukum

1. Hukum Tata Negara (materiil)

a. Pemerintahan

b. Peradilan

c. Kepolisian

2. Hukum Perdata ( materiil)

3. Hukum Pidana (materiil)

a. Hukum Pemerintahan

b. Hukum Peradilan

a. Peradilan Tata Negara

b. Hukum Acara Perdata

c. Hukum Acara Pidana

d. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Ilmu Hukum Administrasi Negara Sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri maka harus

ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara

dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum

Perdata, Hukum Pidana dan Ilmu Pemerintahan yang akan dibahas di bawah ini :

   1. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara dilihat

dari segi sejarah bahwa sebelum abad ke 19 Hukum Administrasi Negara

menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum

Administrasi Negara berdiri sendiri.

Mengenai batasan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi

Negara ini terdapat dua golongan pendapat yaitu :

A. Bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

     ada perbedaan prinsip, yaitu :

1. Oppen Heim

2. Van Vallen Hoven

3. Romeign

4. Donner

5. Logemann

1. Oppen Heim mengatakan bahwa pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust) , dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan

Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah Negara dalam keadaan bergerak (Staats ini beveging) dimana Hukum Administrasi Negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah

ditetapkan oleh Hukum Tata Negara baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah.

.  2. Van Vallen Hoven

Hukum Administrasi Negara adalah semua peraturan-peraturan

     hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara,

Pidana dan Perdata.

Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari

kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari

Hukum Tata Negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu

badan-badan kenegaraan hasurlah berdasarkan pada Hukum

Administrasi Negara.

   3. Romeign

Hukum Tata Negara mengatur mengenai dasar-dasar daripada

Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengenai

pelaksanaan teknisnya.

   4. Donner

Hukum Tata Negara menetapkan tugas, sedangkan Hukum

Administrasi Negara melaksanakan tugas itu yang telah

ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

   5. Logemann

       Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang

       kompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negara tentang perhubungan hukum istimewa.

Hukum Tata Negara mempelajari :

1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara

2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu

3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat

4. Fungsi jabatan-jabatan itu

5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

6. Hubungan antara jabatan-jabatan

7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

    Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan

    akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang

   dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

B. Golongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum

     Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu :

1. Kranenburg

2. Vegting

3. Prins

Golongan ini berpemdapat bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan Hukum Tata Negara fokusnya adalah hokum rangka dasar dari Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian Hukum Administrasi Negara

merupakan hukum khusus dari Hukum Tata Negara.

a.d.1. Kranenburg

Tidak ada perbedaan yang prinsipilantara Hukum Tat Negara

dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaanya hanya

terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu

kemanfaatan saja.

Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur hukum

daripada suatu pemerintahan Negara.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan-

peraturan yang bersifat khusus.

16

a.d.2. Prins

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental

yang merupakan dasar-dasar dari Negara.

Hukum Administrasi Negara menitikberatkan kepada hal-hal

yang bersifat teknis, yang selama ini kita tidak berkepentingan

hanya penting bagi para spesialis

17

BAB II

ADMINISTRASI NEGARA

1. Pengertian Administrasi

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrate yang dalam

bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah.

Beberapa pendapat tentang pengertian administrasi

1.

J.Wajong : adminsitrasi sama dengan pengendalian atau memerintah (to

direct, to manage, bestaken, be wind voeren atau beheren) yang merupakan

suatu proses yang meliputi :

a.

merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah (

Formulation of Policy).

b.

Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah

dengan cara :

1.menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan.

2.memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

2. Prajudi Atmosudirdjo membagi administrasi atas :

a.

Ilmu administrasi publik yang terdiri atas :

a.

Ilmu Administrasi Negara Umum

b.

Ilmu Administrasi Daerah

c.

Ilmu Administrasi Negara Khusus

18

b.

Ilmu Administrasi Negara Privat yang terdiri dari :

1.

Ilmu Administrasi Niaga

2.

Ilmu Administrasi Non- Niaga.

3.

R.D.H. Kusumaatmadja : Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri

dari dua arti :

1.

Dalam arti sempit : administrasi adalah kegiatan tulis meulis, catat

mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha.

2.

Dalam arti luas : administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan terlebih dahulu

2. Administrasi Negara

Pengertian Administrasi Negara

1.

Menurut Utrecht

Administrasi Negara adalah gabungan jabatan ( aparat/alat ) administrasi yang

dibawah pimpinan pemerintah )Presiden dan para Menteri) melakukan

sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan

pada badan perundang-undangan dan kehakiman.

Utrecht bertitik tolak pada Teori Sisa atau Teori Residu / Atrek Theorie.

2.

Prof. Waldo, mengemukakan dua definisi yaitu :

1.

Public administration the organization and management of men and

materialis to achieve the purpose of government.

2.

Public administration is the art and science of management is applied to

affair of state.

19

Yang artinya :

1.

Publik administrasi adalah suatu pengorganisasian dan manajemen dari

manusia dan alat perlengkapannya untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

2.

Publik administrasi adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen dalam

menyelenggarakan kepentingan Negara.

Administrasi Negara sama dengan Public Administrasi, yang intinya

mempelajari organisasi dan manajemen.

3.

Dimock dan Dimeck

Administrasi Negara adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan

kekuasaan politik saja.

4.

CST Kansil mengemukakan tiga arti administrasi Negara :

a.

Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik

(kenegaraan) meliputi organ yang berada dibawah pemerintah, mulai dari

Presiden, Menteri termasuk Sekjen, Dirjen, Irjen, Gubernur,

Bupati/Walikota dan sebagainya, pokoknya semua orang yang

menjalankan administrasi Negara.

b.

Sebagai fungsi atau aktivitas yaitu sebagai kegiatan mengurus kepentingan

Negara.

c.

Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang atau menjalankan

Undang-undang.

5.

Prof. Dr. Mr. Prajudi A.

Yang dilakuikan oleh administrasi Negara adalah :

20

1.

Perencanaan

2.

Pengaturan tidak bersifat Undang-undang

3.

Tata Pemerintahan yang bersifat melayani.

4.

Kepolisian yang bersifat menjaga dan mengawasi tata tertib

5.

Penyelesaian perselisihan secara administratif

6.

Pembangunan dalam penertiban lingkungan hidup

7.

Tata Usaha Negara yang dilakukan oelh kantor-kantor pemerintah.

8.

Penyelenggraan usaha-usaha Negara, yang dilakukan oleh dinas-dinas,

dan perusahaan-perusahaan Negara (BUMN dan BUMD).

Dasar dan tujuan daripada administrasi adalah sesuai dengan dasar dan tujuan

administrasi Negara Indonesia adalah sesuai dengan dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan social.

Untuk itu dalam penyelenggaraan administrasi Negara yang baik diperlukan.

1.

Social participation ( ikut sertanya rakyat dalam administrasi.

2.

Social responsibility ( pertanggungjawaban administrator)

3.

Social support ( dukungan dari rakyat pada administrasi negara)

4.

Social control ( pengawasan dari rakyat kepada kegiatan administrasi

negara)

3. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan

ditentukan aturan hukum itu.

21

Sumber hukum dikenal dua macam yaitu :

1.

Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan

hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak

factor yaitu :

a.

Sejarah, yaitu undang-undang/ peraturan-peraturan masa lalu yang

dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang

dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif.

b.

Faktor Soiologis

Yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didalam

masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam masyarakat dapat

dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai

dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan pandangan

masyarakat dalam social, ekonomi, budaya, agama dan psikologis.

c.

Fakotor Filosofis.

Yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan

sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa

masyarakat mentaati aturan itu.

2.

Sumber Hukum Formil

Yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk

melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan

mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat.

22

Sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara adalah :

a.

Undang-undang

b.

Kebiasaan/Praktek hukum ddministrasi Negara

c.

Yurispudensi

d.

Doktrin/pendapat para ahli

a.d. a. Undang-undang

Aturan-aturan Hukum Administrasi Negara yang diatur dalam

Undang-undang Dasar, dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-

undang. Seluruh peraturan-peraturan organic merupakan Sumber

Hukum Administrasi Negara.

Jadi sumber hukum administrasi Negara adalah sesuai dengan tata

urutan/ hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,

seperti tercantum dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004, yaitu:

a.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b.

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang

c.

Peraturan Pemerintah

d.

Peraturan Presiden

e.

Peraturan Daerah

1. Perda Provinsi

2 Perda Kabupaten / Kota

3. Perdes / Peraturan yang setingkat

23

Undang-undang sebagai sumber hukum dibentuk dengan cara-cara

tertentu oleh pejabat yang berwenang/legislator.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 banyak masalah-masalah

yang akan diatur dengan Undang-Undang, misalnya :

1.

Tentang Kewarganegaraan

2.

Tentang syarat-syarat PembelaanNEgara

3.

Tentang Keuangan Negara

4.

Tentang Pajak

5.

Tentang Pengajaran

6.

Tentang Pemerintah Daerah dan lain-lain.

Yang memegang kekuasaan membentuk Undang-undang

adalah Dewan Perwakilan Rakyat ( Pasal 20 UUD 45).

Materi Perpu sama dengan materi muatan Undang-Undang .

Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi muatan

untuk melaksanakan Undang-undang.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang

diperintahkan Undang-undang atau melaksanakan Peraturan

Pemerintah.

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

24

Materi muatan Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat adalah

seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau

setingkat serta penjabaran lebih lanjut Undang-undang yang

lebih tinggi.

a.d. b. Kebiasaan/praktek Hukum Administrasi Negara.

Alat administrasi Negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit yang terjadi

diluar dari Undang-undang. Dalam mengeluarkan Keputusan-

keputusan merupakan praktek administrasi Negara dalam rangka

kepentingan umum.

Alat administrasi Negara dapat bertindak cepat menyelesaikan

suatu masalah untuk kepentingan umum tanpa adanya suatu

undang-undang.

a.d. c. Yurisprudensi

Yaitu keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap dapat menjadi sumber hukum administrasi Negara,

Terutama Keputusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

a.d. d. Doktrin

Pendapat para ahli terutama teori-teori yang baru mengenai

pelaksanaan hukum administrasi Negara dapat dijadikan sumber

hukum administrasi Negara.

25

Pendapar para ahli yang merupakan hasil pemikiran dan penulisan

diterima oleh masyarakat dan dijadikan dasar bagi untuk membuat

kebijakan-kebijakan bagi administrasi negara.

26

BAB III

TEORI-TEORI DALAM LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Teori-teori ini timbul karena melihat dari suatu system pemerintahan yang dianut dari

suatu Negara dengan kata lain system pemerintahan suatu Negara menunjukkan

lapangan kerja dari suatu Administrasi Negara.

1. TEORI-TEORI DALAM LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

1.

Teori ini muncul di Eropa Barat pada abad ke 14 dan 15 yaitu dalam system

pemerintahan monarki absolute, dimana kekuasaan Negara berada didalam

satu tangan yaitu seorang raja.

Sistem pemerintahnnya adalah sentralisasi, yaitu semua kekuasaan ada di

pusat atau terpusat dalam satu tangan yaitu seorang raja.

Semua aparat Negara adalah pembantu raja, mereka hanya melaksanakan

tugas pembantu dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri dalam

melaksanakan fungsinya. Jadi bersifat dekonsentrasi.

Raja menentukan segala-galanya, raja yang membuat peraturan, menjalankan

peraturan, mempertahankan, dan sekaligus menjadi hakim dan lain

sebagainya.

2.

Teori Dwipraja/ Diichotomy/ Dwitantra

Dalam teori ini ada beberapa pendapat yaitu :

27

a.

Hans Kalsen ( Jerman ) :

Dia mengemukakan “ Die Reine Rechts Theori” yaitu suatu mahab dalam

ilmu hukum yang disebut “ Aliran Wina” dan membagi kekuasaan Negara

dalam dua bidang yaitu :

1.

Kekuasaan Legislatif yang meliputi Law creating function

2.

Kekuasaan Eksekutif yang meliputi :

a.

Legislatif Powe

b.

Judicial Power

Dalam tugas Eksekutif sangat luas yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar

dan seluruh undang-undang yang ditetapkan oleh legislative serta mencakup

kekuasaan administrative dan judicial power.

Kemudian Hans Kelsen membagi kekuasaan administrasi menjadi dua bidang

yaitu :

1.

Political function yang disebut Government

2.

Administratif function

b. Hans Nawiasky

Membagi seluruh kekuasaan Negara dalam dua bagian yaitu :

1.

Normgebung, yaitu pembentuk norma-norma hukum

2.

Normvolischung atau fungsi eksekutif yaitu yang melaksanakan

undang-undang, yang dibagi lagi menjadi :

a.

Verwaltung atau pemerintahan

b.

Rechtsplege atau peradilan.

28

c. A.M. Donner

Membagi kekuasaan pemerintah dalam dua golongan:

1.

Kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintah atau

kekuasaan atau yang menentukan politik daripada Negara.

2.

Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukanatau

merealisasikan politik Negara dalam mengejar tujuan dan tugas

Negara.

d. Frank J. Goodnow ( Amerika)

Membagi seluruh kekuasaan pemerintah dalm sua bagian yaitu :

1.

Policy making yaitu yang menentukan tugas dan kekuasaan Negara.

2.

Task Executing yaitu pelaksana tugas dan haluan Negara

3.

Teori Tripaja ( Trias Politika)

Dalam teori ini ada dua tokoh yaitu :

a.

John Locke, abad ke 17 membagi kekuasaan Negara dalam tiga bagian,

yang masing-masing berdiri sendiri dan dipegang oleh alat-alat

perlengkapan tersendiri pula yaitu :

1.

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan yang membuat peraturan/

undang-undang.

2.

Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-

undang.

3.

Kekusaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan

Legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan luar negeri.

29

b.

Montesqueiu

Membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang masing-masing

terpisah satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh alat-alat

perlengkapan Negara yaitu :

1.

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan.

2.

Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan

3.

Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili mempertahankan

peraturan.

4. Teori Catur Praja

Teori ini dikemukakan oleh Van Vollen Hoven dengan teori Residunya/ aftrek

teori yang membagi kekuasaan atau fungsi pemerintah menjadi empat bagian

yaitu :

a.

Fungsi Bestuur / fungsi pemerintah

Pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu tidak hanya

melaksanakan peraturan saja, akan tetapi pemerintah mencampuri urusan

kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan

politik maupun melaksanakan kepentingan umum

b.

Fungsi Politie atau fungsi polisi

Yaitu melaksanakan pengawasan secara preventif yang berupa paksaan

pada warga untuk mentaati suatu ketertiban umu/hukum agar tata tertib

dalam masyarakat tetap terpelihara.

c.

Fungsi Justitie / Fungsi mengadili

30

Kekuasaan mengadili juga berfungsi sebagai pengawasan yang represif

yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkrit yaitu menyelesaikan

suatu perselisihan dengan berdasarkan undang-undang dan dengan seadil-

adilnya.

d.

Fungsi Regelaar / Fungsi Pengaturan

Yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan artinya setiap peraturan

yang dikeluarkan mempunyai daya ikat bagi masyarakat.

5. Teori Pancapraja

a. Dr. J.R. Stellinga

Menambah satu fungsi dari tugas pemerintah, sehingga tugas pemerintah

bukan lagi empat akan tetapi menjadi lima buah yaitu :

1.

Fungsi Wetgeving ( perundang-undangan)

2.

Fungsi Bestuur ( pemerintah)

3.

Fungsi Politie ( kepolisian)

4.

Fungsi Rechtspraak ( Peradilan)

5.

Fungsi Burgers ( Kewarganegaraan)

b. Lamaire

Pemerintah mempunyai lima fungsi yaitu :

1.

Bestuurszorg ( yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan

kesejahteraan umum)

2.

Bestuur ( pemerintahan dalam arti sempit)

3.

Politie ( kekuasaan polisi)

31

4.

Justitie ( kekuasaan mengadili)

5.

Regelaar ( kekuasaan mengatur )

6. Teori Sad Praja

Wirjono Prodjodikoro, kekuasaan pemerintah dapat dibagi dalam enam

bagian yaitu :

a.

Fungsi pemerintah

b.

Fungsi perundang-undangan

c.

Fungsi pengadilan

d.

Fungsi keuangan

e.

Fungsi hubungan luar negeri

f.

Fungsi pertahan keamanan

2. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH

Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan yang nengatur pemerintah

didalam kedudukannya, fungsinya dan tugas-tugasnya sebagai Administratot

Negara.

Pemerintah adlah keseluruhan daripada jabatan-jabatan didalam suatu Negara,

yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang Politik Negara serta bidang

Pemerintahan.

Tugas-tugs pemerintahan adalah tugas-tugas Negara yang dilimpahkan atau

dibebankan kepada pemerintah guna mencapai tujuan Negara. Tugas Negara

lainnya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Legislatif ( DPR

)Mahkamah Agung dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya.

32

Tugas dan fungsi Pemerintah antara lain sebagai berikut :

1.

Bidang Pemerintahan

Mengembangkan dan menegakkan Persatuan Nasional dan Territorial sengan

menggunakan wibawa dan kekuasaan Negara melalui :

-

Peraturan perundang-undangan

-

Pembinaan masyarakat

-

Kepolisian

-

Peradilan

2. Bidang Administrasi Negara

Tugas ini berupa penyelengaraan atau pelaksanaan kehendak-kehendak (

strategi, policy ) serta keputusan pemerintah, menyelenggarakan dan

menjalankan undang-undang. Juga pengendalian situasi dan kondisi Negara,

dapat mengetahui apa yang terjadi didalam masyarakat.

3. Pengurusan rumah tangga Negara

Masalah-masalah ini meliputi antara lain kepegawaian, keuangan, materiil,

logistic, jaminan social, produksi, distribusi, lalu lintas angkutan dan

komunikasi serta bidang kesehatan dan lain-lain.

4. Pembangunan

Tata pembangunan terdiri dari beberapa perencanaan Negara maupun daerah,

petnetapan peleaksanaan beserta anggarannya. Pembangunan dilakukan secara

berencana baik jangka pendek maupun jangka panjang.

33

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan dan penyehatan

lingkungan dan lain sebagainya.

6. Pengembangan Kebudayaan Nasional yang ada didalam masyarakat,

kebudayaan daerah-daerah perlu dikembangkan.

7. Bisnis / Niaga

Bisnis bukan dagang, tetapi suatu kegiatan untuk melayani kebutuhan

masyarakat atau umum misalnya dinas kebersihan kota, rumah sakit,

sekolahan, juga bidang-bidang usaha negara seperti BUMN dan BUMD.

Di Indonesia pemerintahan yang tertinggi dipegang oleh Presiden ( pasal 4 UUD

1954 ).

Pemerintah pusat dibawah Presiden adalah Menteri dan dibawahnya adalah

Direktur Jenderal, kemudian yang menjadi pemerintah secara hirarki adalah

Gubernur sebagai kepala wilayah propinsi.

Pemerintahan Daerah Tingkat I ( Kepala Daerah dan DPRD I.

Bupati Kepala Wilayah Kabupaten

Walikotamadya Kepala Wilayah Kotamadya.

Pemerintahan Daerah Tingkat II

Walikota Kepala Kota Administratif.

Camat Kepala Wilayah Kecamatan.

Pemerintahan Desa ( Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa )

Pemerintahan Kelurahan.

34

Pejabat-pejabat tersebut di atas adalah pemerintah dalam arti sempit.

Didalam praktek pejabat-pejabat tersebut dapat melimpahkan sebagian daripada

wewenang pemerintahannya kepada pejabat-pejabat bawahannya.

Setiap pejabat pemerintah secara otomatis merangkap sebagai Adminsitrator,

karena pemerintah adalah kepala Administrator Negara.

Presiden adalah Pemerintah Negara dan sebagai Kepala Administrator Negara

Republik Indonesia.

Menteri adalah Pemerintah Departemen merangkap sebagai Kepala Administrator

Departemen.

Departemen mempunyai tiga fungsi yaitu :

a.

Bidang pemerintahah dan administrasi umum

b.

Sekertariat besar menteri

c.

Aparatue Negara urusan tertentu, unit organisasi pemerintahan fungsional.

Direktur Jenderal adalah Pemerintahan Direktorat Jenderal merangkap sebagai

Administrator Direktor Jenderal.

Direktorat Jenderal mempunyai tiga fungsi yaitu :

a.

Sub Bidang pemerintahan dan administrasi umum

b.

Sekertariat besar Drektur Jederal

c.

Aparatur Negara urusan khsusus; unit organisasi pemerintahan fungsional.

Gubernur Kepala Propinsi adalah Pemerintah Propinsi dan sebagai Administrator

Propinsi.

35

Propinsi mempunyai empat arti yaitu :

a.

Wilayah pemerintahan dan administrasi umum

b.

Wilayah Jabatan ( wilayah administratif )

c.

Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi

d.

Unit organisasi pemerintahn territorial dekonsentral.

Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I adalah Pemerintah

Daerah Tingkat I, sedangkan Kepala Daerah adalah Administrator Daerah.

Daerah mempunyai dua arti yaitu :

a.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai rumah tangga dan diberi

hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri.

b.

Unit orgasnisasi pemerintahan desentral.

Bupati Kepala Kabupaten dalah Pmerintah Kabupaten dan Kepala Administrator

Kabupaten.

Kabupaten mempunyai empat arti yaitu :

a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umu

b. Wilayah Jabatan ( wilayah administratif )

c. Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi

d. Unit organisasi pemerintahn territorial dekonsentral.

Walikotamadya adalah Pemerintah Kotamadya merangkap sebagai Administrator

Kotapraja.

36

Kotamadya mempunyai empat arti yaitu :

a.

Wilayah pemerintahan dan administrasi umum

b.

Wilayah Jabatan ( wilayah administrative )

c.

Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi

d.

Unit organisasi pemerintahn territorial dekonsentral.

Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II merupakan

Pemerintah Daerah Tingkat II, sedangkan Kepala Daerah II adalah

Administrator II.

Kepala Wilayah dibantu oleh Sekretaris Wilayah yang dipimpin oleh

Sekretaris Wilayah ( SEKWIL )

Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris

Daerah ( SEKDA ).

Kedua Skretariat tersebut diatas diintegrasikan menjadi satu menajdi

SEKWIDA.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh suatu secretariat

yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Walikota adalah pemerintahan Kota Administratif merangkap sebagai

administrator Kota Administrator.

Kota Administratif mempunyai empat arti yaitu :

a.

Wilayah pemerintahan dan administrasi umum

b.

Wilayah Jabatan daerah administratif

c.

Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi

37

d.

Unit organisasi pemerintahn territorial dekonsentral.

Setiap Kepala Wilayah ( Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kota

Administratif, Kecamatan) adalah wakil pemerintah pusat, merupakan

penguasa tunggal dan berfungsi sebagai Administrator Pemerintahan,

Administrator Pembangunan, dan Administrator

3. PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM

Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal dengan istilah “ Welfare State “

atau Negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan

kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak

menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga

negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya.

Atas dasar ini maka pemerintah ddiberikan kebebasan untuk dapat melakukan/

bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan

atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak

sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah “ Freis Ermessen “.

Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mak aperlu dilihat beberapa teori di bawah

ini :

1.

Teori Keamanan

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terpenting adalah

kehidupan aman dan sentosa.

38

2.

Teori Sejahtera

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalaha

kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat

yang berupa :

a.

Pangan, Pemerintah harus melakukan upaya/ tindakan agar jangan sampai

warga sulit/ sukar mencari makanan.

b.

Kesehatan, artinya tindakan-tindakan pemerintah atau keputusan-

keputusan pemerintah jangan sampai merusak kesehatan dan lingkungan

masyarakat.

c.

Kesempatan kerja, tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja,

sehingga tidak terjadi pengangguran.

3.

Teori Effisiensi Kehidupan

Bahwa kepentingan uama dari masyarakat adalah hidup secara effisiensi, agar

supaya kemakmuran dan produktivitas lebih meningkat dalam segala bidang

social, ekonomi, budaya dan pendidikan dan lain sebagainya.

4.

Teori Kemakmuran Bersama

Bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan

kemakmuran bersama, masalah-masalah sosial harus dapat dikendalikan,

jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu lebar.

Dengan demikian tujuan/ tugas pemerintah meliputi keseluruhan tindakan,

perbuatan dan keputusan dari alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan

39

pemerintahan yaitu bukan saja tercapainya suatu ketertiban didalam masyarakat

akan tetapi juga tercapainya tujuan nasional atau kepentingan bersama/ umum.

Perumusan tujuan pemerintah dapat dilihat dalam aline IV Undang-Undang Dasar

1945 yaitu :

“......... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia...........”

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan

yaitu :

1.

Seorang peugas/ fungsionaris atau badan pemerintahan yang diberi wewenang

untuk melaksnakan tugas Negara.

2.

Badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengana alat-alat

kewenangan yang bersifat memaksa dan sebagainya.

4. FREIES ERMESSEN

Dalam Negara Welfare State atau Negara kesejahteraan tugas administrasi Negara

menjadi sangat luas dan beraneka ragam corak dan bentuknya guna tercapainya

suatu masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu pemerintah ikut serta/campur

tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.

Secara bahasa Freies Ermessen,

Frei artinya : bebas, merdeka, tidak terikat

Ermessen : menilai, memperimbangkan sesuatu.

40

Artinya kepada Administrasi Negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas

inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-

persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum/ kesejahteraan

umum.

Jadi Freies Ermessen bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan

keputusan administrasi Negara untuk tercapainya suatu tujuan/ sasaran dan

berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pemberian Freies ermessen kepada administrasi Negara untuk kesejahteraan

umum, tapi dalam kerangka Negara hukum.

Freies Ermessen ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh

disalahgunakan, untuk itu unsure-unsur Freies Ermessen adalah :

1.

Dilakukan untuk kepentingan umum/ kesejahteraan umum.

2.

Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri.

3.

Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-

tiba.

4.

Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum

Contoh : Polisi lalu lintas menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas

dengan mengalihkan/ mengatur kendaraan melanggar rambu lalu

lintas.

41

BAB IV

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

( Algemen Beginselen van Behoorlyk Bestuur)

Dalam perubahan tentang pelaksanaa suatu pemerintahan yang baik ada beberapa

pandangan yaitu :

1. Komisi de Monchy.

Pada tahu 1950 pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh

Mr. De Monchy yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi

penduduk/ rakyat.

Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu

pemerintahan yang baik yang diberi nama “ General Principle of Good

Government “

Adapun asas-asas umum tersebut adalah :

1.

Asas Kepastian Hukum

Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenagnya haruslah sesuai

dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus

menghormati hak-hak seseoang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak

boleh ditarik kembali.

Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu

kepastian hukum.

42

2.

Asas Keseimbangan

Yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan

seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan

dibandingkan dengan kesalahannya, misalnya seorang pegawai baru tidak

masuk kerja langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang

diberikan kepadanya.

Dengan adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi

pegawai negeri.

3.

Asas Kesamaan

Artinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama,

pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih

kasih dan lain sebagainya.

4.

Asas Bertidak Cermat

Artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban

pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki,

jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki.

5.

Asas Motivasi

Artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi

yang benar dan adil dan jelas.

Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar.

43

6.

Asas Jangan Mencampuadukan Kewenangan

Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain,

selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu.

7.

Asas Fair Play

Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga

masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak

banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima.

8.

Asas Keadilan dan Kewajaran

Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau

menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan

pribaduinya.

9.

Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar

Artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang

wajar bagi yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai negeri minta izin

untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin

yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan

pemerintah demikian dianggap salah/ tidak wajar.

10.

Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan Yang Batal

Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka

yang bersangkutanharus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.

44

11.

Asas Perlindungan Hukum

Artinya bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur

kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

12.

Asas Kebijaksanaan

Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-

undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus

dimiliki oleh setiap pegawai/ Pemerintah.

13.

Asas Penyelenggraan Kepentingan Umum

Artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umu daripada

kepentingan pribadi.

Pegawai negeri sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat

dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

2. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut UU RI Nomor 28

Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1

angka 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik

adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma

hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

45

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Azas-Azas Umum

Penyelenggaraan Negara meliputi :

1.

Azas Kepastian Hukum ;

2.

Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;

3.

Azas Kepentingan Umum ;

4.

Azas Keterbukaan ;

5.

Azas Proporsionalitas;

6.

Azas Profesionalitas;

7.

Azas Akuntabilitas.

Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan :

1.

Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

2.

Azas Tertib Penyelenggaran Negara adalah azas yang menjadi landasan

keteraturan,

keserasian,

dan

keseimbangan

dalam

pengendalian

penyelenggaraan Negara.

3.

Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan

umum, dengan cara yang aspioratif, akomodatif, dan selektif.

4.

Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

46

5.

Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6.

Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7.

Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

3. Menurut World Bank dan UNDP

Suatu pemerintahan yang baik meliputi :

1.

Participation

2.

Rule of Law

3.

Transparancy

4.

Responsiveness

5.

Concensus Orientation

6.

Equity

7.

Effectiveness and Efeciency

8.

Acountability

9.

Strategy Vision

47

Dari uraian-uraian di atas maka cirri-ciri Tata Pemerintahan yang baik antara lain

adalah :

1.

Mengikutsertakan seluruh masyarakat

2.

Transparansi dan bertanggung jawab

3.

Adil dan Efektive

4.

Menjamin Kepastian Hukum

5.

Adanya Konsensus masyarakat dengan Pemerintah dalam segala bidang

6.

Memperhatikan kepentingan orang miskin.

48

BAB V

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca

perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan

dan kekuasaan/ wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut :

1.

Dewan Perwakilan Rakyat

2.

Dewan Perwakilan Daerah

3.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

4.

Badan Pemeriksa Keuangan

5.

Presiden dan Wakil Presiden

6.

Mahkamah Agung

7.

Mahkamah konstitusi

8.

Komisi Yudisial

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas MPR adalah ( Pasal 3 UUD 1945)

1.

Mengubah dan menetapkan UUD 1945

2.

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

3.

Dapat memeberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dalam masa jabatan menuurut UUD Pasal1(2) UUD 1945,

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

49

Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang

kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR

membawahi lembaga-lembaga yang lain.

Dengan adanya perubahan ini, maka :

1.

MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara

2.

Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat

3.

Tidak lagi memilih Presidendan Wakil Presiden karena rakyat memilih

secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatanya, MPR mempunyai kewenagan apabila :

1.

Ada usulan dari DPR

2.

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa

Presiden dan/ atau Eakil Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang

kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga

yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang

tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan

rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan : MPR

terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

50

Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :

1.

Seluruh anggota DPR

2.

Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan

daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan

disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.

Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam

pasal 37 UUD 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas wewenang DPR adalah :

1.

DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

2.

DPR berfungsi Budget dan Pengawasan

3.

DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan

pandapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan ususl dan pendapat

serta hak imunitas.

4.

DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta

Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty

dan Abolisi.

5.

DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian

bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian

internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat

51

dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3

orang Mahkamah Konstitusi.

6.

DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak

mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.

7.

DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi

Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi

Nasional HAM.

8.

DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil

Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan

memutuskan bahwa Presiden bersalah.

Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat

banyak dan luas sekali, bahkan hamper semua bidang kekuasaan Presiden

dimiliki DPR

3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945.

Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota

DPR.

DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Wewenang DPD ( Pasal 22d)

52

1.

DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber

daya alam dan sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

2.

DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sember

daya ekonomi lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya kepada DPR.

3.

DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik

dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD

1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu

yang bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Hak-hak DPD yaitu :

1.

Menyampaikan usul dan pendapat

2.

Memilih dan dipilih

3.

Membela diri

4.

Memerintah

5.

Protokoler

6.

Keuangan dan Administrasi

53

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD.

Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu

kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara

sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan

Pasal 8 UUD 1945 mengatakan :

1.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil

Presiden sampai habis masa jabatannya.

2.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam

waktu 60 hari MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil

Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

3.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara

bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama,

selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan

siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh

54

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

5. Mahkamah Agung ( MA )

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan

atas kekuasaan belaka ( machtsstaat).

Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme

( kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehaiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1.

Peradilan Umum

2.

Peradilan Agama

3.

Peradilan Militer

4.

Peradilan Tata Usaha Negara

5.

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No.

14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai

55

peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di

bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan

rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum,

keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau

Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai

perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

6. Mahkamah Konstitusi ( MK )

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

1.

Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

2.

Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang

wewenang diberikan oleh UUD.

3.

Memutus pembubaran partai politik.

4.

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5.

Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:

1.

Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

56

2.

Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan ( Court of Justice),

sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of

Law).

7. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :

1.

Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan

Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

mandiri.

2.

Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan

DPRD sesuai dengan kewenangannya.

3.

Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan

dan/atau badan sesuai dengan UU

4.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan

DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan

pemeriksaan APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta

dimana didalmnya terdapat kekayaan Negara.

8. Komisi Yudisial ( KY )

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam

pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari

kekuasaan lainnya.

57

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Wewenang Komisi Yudisial adalah :

1.

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR

2.

Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku

hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

1.

Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung

2.

Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung

3.

Menetapkan Calon Hakim Agung

4.

Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

5.

Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

6.

Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA

dan/ atau MK

2. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN

1. Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD

1945, adalah :

1. Komisi Pemilihan Umum

2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI )

3. Bank Indonesia

4. Kejaksaan Agung

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :

1.

Komnas HAM

58

2.

KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi

3.

Komisi Ombudsmen

4.

KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara )

5.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

6.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )

2. Komisi Pemilihan Umum

Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :

1.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

2.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD,

Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

3.

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah

Partai Politk.

4.

Peserta Pemilihan Umum untuk meilih anggota DPD adalah perorangan.

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No.

12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah lembaga yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU adalah :

1.

Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.

2.

Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.

59

3.

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan Pemilu.

4.

Menetapkan peserta Pemilu.

5.

Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

6.

Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan

pemungutan suara.

7.

Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.

8.

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.

9.

Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU.

3.

Komisi Nasional HAM ( Komnas HAM )

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD

1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam

hokum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama

dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk

memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998

tentang hak asasi manusia,

60

1.

Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur

pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas

pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat..

2.

Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan

UUD 1945.

Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak

asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :

1.

Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai

lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung

jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemamtauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

2.

UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia

PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi instrument

internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.

3.

Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang

mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi

manusia.

61

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas

usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal

83)

Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang

bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara

tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan

sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung..

4. Tentara Nasional Indonesia

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan :

“ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan

Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi,

memelihara kutuhan dan kedaulatan Negara.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur

lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara

Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan

gangguan keutuhan bangsa dan Negara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh

Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

62

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer,

TNI berkedudukan di bawah Presiden.

Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi,

TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

5. Bank Indonesia

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan :

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenanh,

tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan :

1.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia

2.

Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.

3.

Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat

kembali untuk satu kali masa jabatannya.

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang

dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan

keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai

63

Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas

dan wewenang Bank Indonesia.

64

BAB VI

PERBUATAN PEMERINTAH/TINDAKAN PEMERINTAH

1. PENGERTIAN

Dalam Perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu dipahami yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintah dan

2. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah.

a.d.1. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti

luas dan dalam arti sempit.

Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan

kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara

langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur

oleh Undang-Undang.

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti

luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam

rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan

Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif

saja.

65

a.d.2. Pengertian Perbuatan Pemerintah

Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan

oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “ bestuur

handling “ yaitu tiap-tiap dari alat perl;engkapan pemerintah.

Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan

tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi

keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan,

dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

Macam-Macam Perbuatan Pemerintah

Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

1.

Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta ( Fiete Logtie Handilugen )

2.

Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ( Recht Handilugen )

a.d.1.

Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta

atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak

mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang

masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau

masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.

a.d.2. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ( Recht Handilugen )

adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat

digolongkan dalam dua golongan, yaitu :

66

1. Perbuatan pemerintah dalam lapangaan hukum privat, dimana

penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum

privat.

Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh,

bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya

dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat,

umpanya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan

perjanjian-perjanjian lainnya.

2. Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik

Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua

macam, yaitu :

a.

Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua

kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/

kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang

menentangadanya prbuatan hukum bersegi dua missal

Meijers Cs mengatakan bahwa tidak ada persesuaian

kehendak antara para pihak.

b.

Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang

dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari

pemerintah itu sendiri.

67

2. BESCHIKKING/KETETAPAN

1. Pengertian dan Istilah

Istilah Beschikking berasal dari Bahasa Belanda yang diperkenalkan oleh Van

der Pot di negreri Belanda dan masuk di Indonesia melalui Mr. Prins yang

mengajar di Universitas Indonesia.

Beberapa sarjana memberikan terjemahan yang berbeda-beda terhadap istilah

Beschikking.

Utrecht menterjemahkan sebagai “Ketetapan”.

Kuntjoro menterjemahkan sebagai “Keputusan”.

Istilah ketetapan dapat diartikan dan atau terpisah. dengan Ketetapan MPR,

sedangkan Ketetapana MPR termasuk dalam bidang politik sehingga dapat

dinilai kedudukannya terlalu tinggi.

Ketetatap dalam administrasi/ alat-alat perlengkapan Negara hanya

merupakan peraturan pelaksana dalam bidang administrative saja.

Beschikking sebagai keputusan, istilah ini dapat ditafsirkan sebagai keputusan

hakim, padahal keputusan hakim berbeda dengan Beschikking.

Keputusan hakim bersifat Yudikatif Formil sedangkan ketetapan bersifat

Yudikatif Administratif.

2 Pengertian Ketetapan

Ketetapan Adminstrasi Negara merupakan hukum publik bersegi satu yang

dilakukan oleh badan/ pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa.

Beberapa pendapat tentang Ketetapan :

68

1.

Van Der Wel mengatakan Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum oleh

suatu alat pemerintah dengan maksud untuk menimbulkan atau menolak

suatu hubungan hukum.

2.

Prins mengatakan, Ketetapan adalah suatu tindakan hukum sepihak

dibidang pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat penguasa

berdasarkan kewenangan khusus.

3.

A.M. Donner mengatakan, Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang

dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan suatu ketentuan yang

mengikat dan berlaku umum.

4.

Stellinga, Ketetapan adalah keputusan sesuatu alat pemerintahan yang

isinya terletak didalam lapangan, pembuatan peraturan, kepolisian, dan

pengadilan.

5.

Menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentyang Peradilan Tata Usaha Negara,

Pasal 1 (3) menyebutkan

Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan

tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata.

Berdasarkan definisi dari Undang-ndang No. 5 Tahun 1986 di atas maka dapat

dijelaskan sebagai berikut :

69

a. Konkrit artinya obyeknya tertentu/ jelas, tidak abstrak, missal keputusan

memberikan ijin bangunan.

b. Individual artinya keputusan secara khusus/ tertentu, tidak bersifat umum,

nama, alamat, dan yang menjadi obyeknya jelas.

c. Final artinya sudah definitive/ selesai tidak memerlukan persetujuan

atasan.

d. Berdassarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Vallen Hoven Perbuatan Pemerintah mempunyai tiga sifat, yaitu

:

1.

Konkrit artinya nyata dan mengatur hal yang tertentu

2.

Kusnistis, artinya menyelesaikan kasus-per kasus

3.

Individual artinya berlaku terhadap seseorang tertentu yang jelas

identitasnya.

3. Syarat-syaratsuatu Ketetapan

Suatu Ketetapan harus memenuhi syarat-syarat agar ketetapan itu menjadi

sah, yaitu :

1.

Dibuat oleh alat/ pejabat yang berwenang

2.

Tidak boleh kekurangan Yuridis

3.

Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar

4.

Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar

5.

Menimbulkan akibat hukum

70

a.d.1. Dibuat oleh yang berwenang, artinya ketetapan itu harus dibuat oleh

pejabat Negara yang berkuasa/ berwenang menurut Undang-Undang

dan apabila ketetapan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka

akibatnya ketetapan itu batal demi hukum.

a.d.2. Tidak boleh ada kekurangan yuridis artinya ketetapan itu dibuat harus

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian ketetapan itu tidak boleh dibuat atas dasar :

1.

Salah perkiraan / divaling

2.

Tipuan/ dwang

3.

Bedrog

Ketetapan demikian dapat dibatalkan

a.d.3. Bentuk dan Cara

Bentuk dan cara/Proseduir Ketetapan telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

Secara teoritis bentuk ketetapan ada dua macam yaitu :

1.

Bentuk Lisan, bentuk ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak

begitu penting bagi administrasi Negara serta dilakukan dalam

situasi yang cepat/segera.

2.

Bentuk Tertulis, ketetapan ini dibuat secara tertulis sangat penting

dalam penyusunan alasan dan diktumnya harus jelas guna

penyusunan banding serta demi kepastian hukum.

71

a.d.4. Isi dan Tujuan

Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi

dasar diterbitkannya ketetapan itu.

Dalam praktek banyak ketetapan yang isi dan tujuannya tidak ssuai

dengan peraturan dasar, hal ini merupakandotournement den pouvois,

yaitu dimana pejabat Negara menggunakan kewenangannya untuk

menyelenggarakan kepentingan umum yang lain untuk kepentingan

umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang

itu atau merupakan penyalahgunaan wewenang.

a.d.5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata.

Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan

dalam suatu hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan

atau menghapuskan suatu hubungan hukum, dan atau melahirkan

suatu wewenang bagi suatu badan atau jabatan administrasi

atauberubahnya suatu wewenang bagi suatu badan atau pejabat.

3. MACAM-MACAM KETETAPAN

Dalam masyarakat timbul berbagai masalah sehingga pemerintah harus

bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan

melakukan berbagai perbuatan baik perbuatan biasa/ fakta maupun perbuatan

hukum guna menyelesaikan beraneka masalah dengan mengeluarkan berbagai

ketetapan yang isi dan bentuknya beraneka ragam coraknya.

72

Pada dasarnya sangat sulit menentukan macam/ penggolongan tentang

macam-macam ketetapan.

Secara umum macam-macam ketetapan antara lain sebagai berikut :

1.

Ketetapan Positif

Yaitu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka

yang dikenai, juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan

hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan

yang lama.

Misalnya :

Keputusan Rektor mengangkat dosen menjadi anggota panitia ujian

Negara. Surat Keputusan Rektor tersebut didasarkan kepada beberapa

surat Keputusan Menteri P dan K tentang penyelenggaraan ujian Negara.

Keputusan Rektor ini meletakan keawjiban baru dan sekaligus

memberikan hak baru bagi dosen yang diangkat menjadi anggota panitia

ujian Negara.

Kewajiban baru adalah kewajiban untuk menguji dan hak baru adalah hak

untuk mendapatkan honorarium sebagai akibat pengangkatan tersebut.

Mr. Prins mengemukakan bahwa ketetapan positif mempunyai akibat-

akibat hukum dalam lima golongan :

1, Ketetapan yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum yang

baru.

2. Ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi obyek tertentu.

73

3. Ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan

hukum.

4. Ketetapan yang membrimkan hak-hak baru kepada seseorang atau

lebih ( ketetapan yang menguntungkan)

5. Ketetapan yang mebebankan kewajiban baru kepada seseorang atau

lebih (perintah-perintah)

2. Ketetapan Negatif

Adalah tiap penolakan atas sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatu

keadaan hukum tertentu yang telah ada.

Bentuk-bentuk dari ketetapan negative adalah :

a.

Suatu pernyataan tidak berwenang

b.

Pernyataan tidak diterima

c.

Suatu penolakan

3. Ketetapan Declaratoir

Yaitu ketatapan yang isinya menyatakan apa yang sudah ada/ sudah diatur

dalam undang-undang, misalnya hak seorang pegawai negeri untuk

mendapatkan cuti libur 12 hari kerja. Hak cuti ini sudah ditentukan dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

4. Ketetapan Konstitutif

Ialah ketatapan yang melahirkan hak baru, hak baru ini sebelumnya tidak

dipunyai oleh orang yang ditetapkan dalam ketetapan itu.

74

5. Ketetapan Kilat

Yaitu ketetapan yang hanya berlaku pada saat tertentu waktunya pendek,

misalnya SIM, KTP.

6 Ketetapan Fotografis

Ketetapan yang berlaku seumur hidup, sekali dikeluarkan tetap berlaku,

misalnya Ijazah, Piagam.

7. Ketatapan Tetap

Yaitu Ketetapan yang masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan

perubahan/ penarikan kembali.

8. Ketetapan Intern

Yaitu ketetapan yang diselenggarakan di lingkungan sendiri, misalnya

pemindahan pegawai dari bagian keuangan menjadi bagian pembekalan

9. Ketetapan Extern

Yaitu ketetapan yang penyelenggaraannya berhubungan dengan orang

luar, misalnya pemberian izin bangunan.

4. PERBUATAN PEMERINTAH LAINNYA

1. DISPENSASI

Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya

mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan, Prajudi Atmosudirdjo

mengatakan :

75

Dispensasi merupakan suatu pernyataan alat pemerintahan yang berwenang

bahwa kekuatan undang-undang tertentu tidak berlaku terhadap masalah/

kasus yang diajukan oleh seseorang.

Van Der Pot mengatakan :

Dispensasi adalah keputusan alat pemerintah yang membebaskan suatu

perbuatan dari cengkraman dari suatu peraturan yang melarang perbuatan itu

Prins mengatakan :

Dispensasi adalah suatu perbuatan pemerintah yang meniadakan berlakunya

suatu peraturan perundang-undangan untuk suatu persoalan istimewa.

Tujuan pemberian dispensasi adalah agar seseorang dapat melakukan suatu

perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat untdan-undang yang

beralku.

Misalnya : pemberian izin bagi seorang wanita yang berumur 15 tahun untuk

menikah, meskipun peraturan menentukan syarat-syarat untuk wanita harus

berumur 16 tahu.

2. I Z I N / Vergunning

Izin adalah ketetapan yang menguntungnkan, misalnya memberikan izin

untuk menjalankan perusahaan.

Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan yang melarang.

3. L I S E N S I

Merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan, misalnya Lisensi untuk

impor barang-barang atau Ekspor hasil bumi.

76

4. K O N S E S I

Merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seorang/

swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintah.

Van Vollen Hoven mengatakan :

Bilaman pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar yang

emnyangkut kepentingan masyarakat, misalnya: Konsesi pertambangan,

kehutanan dan alin sebagainya,

Van de Pot mengatakan :

Konsesi adalah keputusan administrasi Negara yang mempertahankan suatu

subyek hukum swasta bersama pemerintah melakukan perbuatan penting bagi

umum.

Prins mengatakan:

Konsesi adalah izin atas hal yang penting bagi umum, misalnya dalam bidang

pertambangan.

Kerenenburg mengatakan :

Konsesi berhubungan dengan hal pemerintahan, memberi bantuan pada

pekerjaan yang bagi umum dan bersifat monopoli.

5. PERINTAH

Prins mengatakan :

Perintah ialah pernyataan kehendak pemerintah yang tugasnya disebutkan

siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang

sebelumnya bukan kewajiban.

77

Misalnya perintah untuk membubarkan orang-orang tertentu yang berkumpul

deng bermaksud jaht berdasarkan pasal 218 KUHPidana, perintah

pengosongan rumah, pembongkaran bangunan dan sebagaianya.

6. PANGGILAN

Menurut Prins mengatakan :

Panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajinam, hal ini

berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi.

Misalnya, panggilan jaksa kepada seseorang tertentu untuk didengar

keterangannya atau panggilan polisi bagi seseorang untuk dimintai

keterangannya dan lain sebagainya.

7. UNDANGAN

Menurut Prins : Undangan dapat dan atau tidak menib\mbulkan kewajiban

dan tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral.

78

BAB VII

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

1. DASAR HUKUM:

1. Pasal 18 UUD 45

Pasal 18A dan 18B

2.. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Prinsip Pemerintahan Daerah :

1.

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan ( ayat 2 )

2.

Prinsip menjalankan otonomi seluas-luanya ( 5 )

3.

Prinsip kekhususan dan keragaman ( Pasal 18A ayat 1 )

4.

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakan hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya ( Pasal 18B ayat 2)

5.

Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus

dan istimewa ( Pasal 18B ayat 1)

6.

Prinsip Badan Perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (

Pasal 18 ayat 3)

7.

Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil

( Pasal 18A ayat 2)

Asas-Asas Pemerintahan Daerah

-

Pemerintahan Daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam NKRI

79

-

Gubernur, Bupati/ Walikota semata-mata sebagai pelaksana otonomi di

daerah.

2. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

1. Asas Desentralisasi :

Menurut UU 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pelaksanaan paemerintahan dalam Desentralisasi dapat :

1.

Fleksibel artinya dapat memenuhi/ mengikuti berbagai perubahan yang

terjadi.

2.

Dapat melaksanakan tugasnya dengan Efektif dan Efisiensi.

3.

Dapat berinovatif

4.

Dapat medorong timbulnya sikap, komitmen dapat lebih produktif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi :

1.

Sejauhmana pejabat pusat/ birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan

organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab.

2.

Sejauhmana sikap, prilaku, budaya yang dominan mendukung atau

kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan.

3.

Sejauhmana kebijakan-kebijakan dan program-program dirancang dan

dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan

keputusan dan manajemen.

80

4.

Sejauhmana sumber daya keuangan, manusia, fisik tersedia bagi

organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab.

Desentralisasi masyarakat telah memberikan hasil-hasil positif yaitu :

1.

Akses masyarakat yang ada di daerah pedesaan telah meningkat.

2.

Telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang.

3.

Telah tejadi peningkatan dalam bidang administrasi dalam teknik

pemerintahan/ organisasi daerah.

4.

Organisasi-organisasi baru telah dibentuk ditingkat daerah/ regional/ lokal,

untuk perencanaan pembangunan.

5.

Perencanaan ditingkat lokal dan regional telah menjadi unsur penting dari

strategi pembangunan nasional.

2. Asas Dekonsentrasi

Pengertian UU 32/2004 Pasal 1 (8)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal

di wilayah tertentu.

Asas Dekonsentrasi ada tiga segi :

1.

Dari yang memberikan/ melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat

kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan pusat yang ada di daerah, termasuk pelimpahan wewenang

pejabat-pejabat atasan kepada tingkat bawahan.

81

2.

Dari segi pemerintahan lokal administratif di daerah yang diberi tugas

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.

3.

Dari segi pembagian wilayah, membagi wilayah Negara menjadi daerah-

daerah pemerintah lokal administrasi

3. Asas Tugas Pembantuan / Medebiwind

UU 33/ 2004 Pasal 1 ayat 9

Tugas Pembantuan adalah :

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah

provinsi kepada kabupaten/ kota/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/

kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

UU No. 22/99 Pasal 1 butir 9 :

Tugas Pembantuan adalah : Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan

desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada

yang menugaskan.

82

BAB VIII

BENDA-BENDA MILIK NEGARA

Dalam ilmu hukum subyek hukum terdiri atas :

1.

Manusia

2.

Badan Hukum

Sedangkan subyek hukum Badan Hukum terdiri atas :

1.

Badan Hukum Privat

2.

Badan Hukum Publik

Badan hukum publik seperti Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Badan Hukum

Publik lainnya dapat bertindak dalam bidang hukum Pivat atau Perdata dan

mempunyai kekayaan berupa benda-benda yang disebut benda publik.

Negara sebagai subyek hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum perdata

seperti menjual, menyewakan, mengurus dan memanfaatkan benda-benda tersebut.

Benda-benda publik dibedakan dalam :

1.

Benda-benda yang diperuntukan untuk umum atau publik Domein, yang

termasuk benda tersebut adalah, jalan-jalan umum, lapangan-lapanagan

terbuka, gedung-gedung umum, dimana masyarakat umum secara bebas

menikmatinya.

2.

Benda-benda milik pemerintah sendiri yaitu benda yang peruntukannyatidak

untuk umum, misalnya rumah dinas, gedung-gedung perkantoran, mobil-

mobil Dinas, peralatan kantor dan sebagainya.

83

Penggolongan Benda-Benda Milik Negara/ Kekayaan Negara berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan No. 225 Tahun 1971 Tanggal 13 april 1971 adalah

sebagai berikut :

1. Barang-barang Tidak Bergerak, yakni antara lain :

a.

Tanah-tanah kehutan, pertanian, perkebunan, lapangan oleh raga dan

tanah-tanah yang belumdipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan

daerah), jalan kereta api, jembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang,

bangunan-bangunan irigasi, tanah pelabuhan, dan lain-lain tanah seperti

itu.

b.

Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel,

sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium, dan lain-lain ( gedung itu)

c.

Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti : rumah-

rumah tempat tinggal, tempat istirahat, asrama, pesanggarahan, bungalow,

dan lain-lain gedung seperti itu.

d.

Monumen-monumen seperti : monumen purbakala (candi-candi),

monumen alam, monumen peringatan sejarah, dan monumen peubakala

lainnya.

2. Barang-Barang Bergerak, yakni antara lain :

a.

Alat-alat besar seperti : Bulldozer, traktor, mesin pengebor tanah,

hijskraan, dan lain-lain alat besar seperti itu.

b.

Peralatan-peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel, studio,

laboratorium, stasiun pembangkit tenega listrik, dan sebagainya seperti

84

mesin-mesin, dynamo, generator, mikroskop, alat-alat pemancar radio,

alat-alat pemotretan, frigidair, alat-alat proyeksi, dan lain-lain sebagainya.

c.

Peralatan kantor, seperti: mesin tik, mesin stensil, mesin pembukuan,

computer, mesin jumlah, brankas, radio, jam, kipas angina, almari, meja,

kursi, dan lain-lainnya; sedangkan inventaris kantor yang tidak seberapa

harganya seperti : asbak, keranjang sampah dan sebagainya tidak usah

dimasukkan.

d.

Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain inventaris barang-barang

bercorak kebudayaan.

e.

Alat-alat pengangkutan seperti : kapal terbang, kapal laut, bus, truk,

mobil, sepeda motor, scooter, sepeda kumbang, sepeda, dan lain-lain.

f.

Inventaris perlengkapan rumah sakit, sanatorium, asrama, rumah yatim,

dan atau piatu.

3. Hewan-hewan, yakni jenis hewan seperti sapi, kerbau, kuda, babi,

anjung, dan lain-lain hewan.

4. Barang-barang persediaan, yakni barang-barang yang disimpan dalam

gudang veem atau di tempat penyimpanan lainnya.

85

BAB IX

PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( PTUN )

1.

Dasar Hukum PTUN

a.

UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tat Usaha Negara

b.

PP No. 7 Tahun 1991, tentang penerapan UU No. 5 Tahun 1986, tentang

PTUN LN No. 8/1991.

2.

Dasar Konstitusionil Pembentukan PTUN.

a.

Pasal 24 UUD 1945

(1). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain badan-badan Kehakiman menurut Undang-Undang

(2). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan

Undang-Undang.

b. Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Muliter

4. Peradilan Tata Usaha Negara

3. Susunan PTUN

a. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan Tingkat Pertama.

b. Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan peradilan Tingkat Banding

86

c. Mahkamah agung, merupakan Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi, yang

berfungsi sebagai peradilan kasasi.

4. Kekuasaan dan wewenang PTUN

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa tata usaha Negara.

5. Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.

b. Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat

tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah.

c. Sengketa akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6. Keputusan Tata Usaha Negara

a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

Negara.

b. Yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Yang bersifat konkrit, individual dan final.

d.. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

7. Teori Tentang Kompetensi PTUN

1. Thorbecke

87

Ukuran yang digunaklan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang

ilalah ; Pokok sengketa ( fundamentum petendi).

Bila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka hakim

administrasi yang berwenang memutuskannya. Bila pokok sengketa terletak

di lapangan hukum perdata, maka hakim perdata/ hakim biasa yang

berwenang.

2. BUYS

Ukuran yang dipakai untuk menenukan kewenangan peradilan ialah : Pokok

dalam perselisihan ( obyektum litis ).

Bila seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan mengajukan ganti rugi,

berarti obyek perselisihannya berupa hak privat, maka perkara tersebut harus

diselesaikan oleh hakim biasa.

Meskipun sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, bila hak privat

yang merupakan pokok perselisihan maka yang berwenang adalah hakim

biasa.

8.

Pengajuan Gugatan di PTUN

Suatu gugatan dapat diajukan ke PTUN bila memenuhi syarat-syarat yaitu :

a.

Penggugat hanya orang atau badan hukum perdata

b.

Tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah.

c.

Isi gugatan : Keputusan pemerintah yang tertulis konkrit, individual dan final.

88

d.

Isi tuntutan : Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan pemerintah yang

disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

9.

Alasan Gugatan

a.

Bila keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku misalnya :

1.

Cacat prosedur yaitu cacat dalam tata cara pembuatan keputusan.

2.

Cacat mengenai isi keputusan itu.

3.

Cacat mengenai wewenang.

b.

Bila badan atau pejabat pemerintah pada waktu mengeluarkan keputusan telah

menggunakan wewenangnya untuk tujuan laindari maksud diberikannya

wewenang itu. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang (de tournament de

pouwier)

c.

Bila badan atau pejabat pemerintah pada waktu mengeluarkan atau tidak

mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang

tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan

atau tidak mengambil keputusan tersebut.

10.

Keputusan Pengadilan dapat berupa

a.

Gugatan ditolak

b.

Gugatan dikabulkan

c.

Gugatan tidak diterima

d.

Gugatan gugur

89

Bila gugatan dikabulkan, maka keputusan dapat berupa :

a.

Pencabutan keputusan pemerintah yang bersangkutan.

b.

Dapat memberikan keputusan baru, setelah mencabut keputusan pemerintah

yang bersangkutan.

c.

Menerbitkan suatu keputusan dalam hal pemerintah tidak mengeluarkan

keputusan.

90

DAFTAR PUSTAKA

1.

E. Utrecht; Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Balai Buku

Ichtiar, Jakarta, 1966.

2.

Prajudi Atmosudirdjo,; Hukum Administrasi Negara, Gralia Indonesia,

Jakarta ,1966.

3

Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni

Bandung ,1984

4

D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Alumni,

Bandung 1975.

5

Kontjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan

Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung ,1978.

6

Victor M. Situmorang, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bina

Aksara, Jakarta, 1987.

7

Benny M. Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung, Cetakan

IV, 1986.

8

CST. Kansil, Hukum Tata Pememrintahan Indonesia, Ghalia Indonesia,

Jakarta 1983.

9

Danu Rejo, Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan Indonesia,

Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1961.

10

Ampah Muslimin, Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian

Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1980.

11

W.F. Prins, Inleiding in het Administratief recht van Indonesia, JB Walters

Groningen, Jakarta, 1950.

12

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, 1961.

13

JHA. Logemann, Het Staatrecht van Indonesia, Yayasan Gajah Mada..

14

Dwight Waldo, The Study of Public Administration, Random House, New

York, 1963.

15

Diane Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia

Tahun, Ciawi, 2004 .

16

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2006.

17

Prof. Dr. Sadri Wasistiono,M.S., Kapita Selekta Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Fokus Media Tahun, Bandung, 2003.

18

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., Pokok-Pokok Hukum Administrasi,

Bayumedia Publishing,Semarang, 2003.

19

Prof. Dr. CST. Aknsil, S.H., Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara,

Jakarta, 2003..

20

Ni’matul Huda, S.H.,M.Hum., Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja

Grafindo, 2005.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, PT. Toko Gunung Agung

Jakarta, 1999.

22

UUD 1945 dan Perubahan dari naskah UUD 1945, Perubahan Pertama,

Kedua, Ketiga, dan Keempat.

23

UU No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

24

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

25

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah